ZAGS — Jokowi singgung keputusan pemindahan ibu kota negara. Sebagai ibu kota baru Kalimantan Timur memiliki lahan yang luas dan memiliki jumlah buruh paling tinggi, dibandingkan usaha sendiri atau membuka lapangan pekerjaan.
Dilansir dari laman detikFinance Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menyinggung keputusan pemerintah memindahkan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke Provinsi Kalimantan Timur.
Hal itu diungkapkannya pada saat acara Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2019 dengan tema Sinergi Transformasi Inovasi Menuju Indonesia Maju di Artpreneur Lotte Shopping Avenue, Jakarta Selatan.
Dilansir dari laman detikFinance Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menyinggung keputusan pemerintah memindahkan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke Provinsi Kalimantan Timur.
Hal itu diungkapkannya pada saat acara Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2019 dengan tema Sinergi Transformasi Inovasi Menuju Indonesia Maju di Artpreneur Lotte Shopping Avenue, Jakarta Selatan.
Jokowi berbicara tentang kemacetan yang terjadi di DKI Jakarta. Beliau menceritakan pengalamannya ketika terjebak macet setiap 30 menit sekali saat menuju lokasi acara Bank Indonesia ini.
"Tadi ke sini macet, setengah jam berhenti betul, berhenti, setengah jam berhenti," kata Jokowi di Jakarta, Kamis (28/11/2019).
Dengan kemacetan yang terjadi di DKI Jakarta, Jokowi menilai hal tersebut menjadi salah satu alasan pemerintah memindahkan ibu kota negara ke Provinsi Kalimantan Timur.
Salah satunya adalah Kalimantan Timur memiliki lahan yang luas sehingga cocok untuk dijadikan sebagai ibu kota negara.
Selain itu, ada beberapa jenis pekerjaan yang dilakoni oleh masyarakat di sana.
Penggolongan dari 3 jenis lapangan pekerjaan yakni pertanian, industri pengolahan, dan jasa. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) terdapat 906.878 dari total 1618.285 yang bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai.
"Tadi ke sini macet, setengah jam berhenti betul, berhenti, setengah jam berhenti," kata Jokowi di Jakarta, Kamis (28/11/2019).
Dengan kemacetan yang terjadi di DKI Jakarta, Jokowi menilai hal tersebut menjadi salah satu alasan pemerintah memindahkan ibu kota negara ke Provinsi Kalimantan Timur.
Salah satunya adalah Kalimantan Timur memiliki lahan yang luas sehingga cocok untuk dijadikan sebagai ibu kota negara.
Selain itu, ada beberapa jenis pekerjaan yang dilakoni oleh masyarakat di sana.
Penggolongan dari 3 jenis lapangan pekerjaan yakni pertanian, industri pengolahan, dan jasa. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) terdapat 906.878 dari total 1618.285 yang bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai.
Sebanyak 96.723 buruh pertanian. 261.939 buruh industri pengolahan. Dan 548.210 sebagai buruh jasa. Tak banyak yang mendirikan usaha sendiri, yakni hanya sebanyak 317.197 dari 3 jenis lapangan pekerjaan tersebut.
Usaha sendiri paling banyak adala usaha jasa dengan 180.809. Pertanian 97.988. Dan industri pengolahan sebanyak 38.400.
Kalimantan Timur (Kaltim) memiliki lebih dari 1 juta hektare lahan pertanian. Dengan memilki lahan yang luas banyak pengusaha yang tertarik untuk berinvestasi di wililayah Kaltim.
Dilansir dari laman Bisnis.com emiten property PT. PP Property Tbk. Berencana menggarap lahan seluas 500 hektare di sekitar ibu kota baru.
Direktur Utama PP Property, Taufik Hidayat mengatakan bahwa perseoran sudah menentukan langkah dan melakukan riset sejak 4 bulan setelah pemerintah mengeluarkan wacana akan memindahkan ibukota ke Kalimantan.
Rencana yang dibuat tentunya juga menarik para investor untuk melakukan kerja sama. Dengan menawarkan pola joint venture untuk mengembangkan lahan di sekitar ibu kota baru.
“Ada calon investor yang menawarkan kerja sama dan kajian yang dilaksanakan akan selesai ketika program pemerintah semakin jelas. Kami akan tentukan langkah yang tepat dalam berinvestasi,” katanya pada Senin (26/8/2019). Dikutip dari laman Bisnis.com.
Tak hanya 1 investor, namun beberapa investor juga memberikan penawaran yang sama dengan PT. PP Property Tbk.
“Lahan di ibu kota baru belum bisa disclosed. Tetapi, luas potensi lahan sampai 500 hektare dan belum bisa disclosed lebih jauh,” katanya.
Lahan seluas 500 hektare akan digunakan untuk berbagai petuntukkan. Salah satunya adalah untuk dibangun menjadi property dengan konsep mixed use.
Perseroan telah memilki perseroan yakni sebuah mal dengan nama Balikpapan Ocean Square dan hotel yang dioperasikan oleh Swiss-Belhotel. Lokasinya tentu saja di wilayah Balikpapan Kalimantan Timur.
Riset dan kajian internal yang dilakukan oleh perusahaan dinyatakan belum selesai. Menurutnya terlalu awal untuk melakukan korporasi untuk mendanai investasi proyek baru tersebut.
Data dari BPS 2018 Kalimantan Timur memiliki 193.813 ha lahan tegal/kebun. 106.795 ha ladang/huma. 815.249 ha lahan yang sementara belum diusahakan.
Pemerintah juga telah menyediakan lahan sebesar 180.000 ha untuk pembangunan di ibu kota baru.
Dialnsir dari laman Liputan6.com Menteri Agraria dan Tatat Ruang/Badan Pertahanan Nasional (ATR/BPN), Sofyan Djalil mengungkapkan Kawasan induk yang akan dibangun hanya sekitar 3.000 ha. Besaran tersebut bisa saja ditambah seiring pemanfaatan lahan hijau.
Menurutnya, mereka sedang melakukan pendekatan. Ia mengungkapkan nanti juga akan mengambil 180.000 ha. Sekarang perlu corenya dulu 3.000 ha. Selain itu, tidak semua lahan akan secara langsung digunakan untuk pembangunan ibu kota baru tersebut.
Ia juga memastikan bahwa pembangunan ibu kota yang akan dilakukan di kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara tidak akan merusak hutan.
Ia juga menegaskan bahwa Kalimantan Timur, khususnya ibu kota baru memiliki tanah yang luas.
"Jangan khawatir, banyak orang sekarang mengatakan 'eh kalimantan ada rusak hutannya'. Enggak-enggak kita sadar bener dan pemerintah sangat komit bahkan kota ini diharapkan akan menjadi kota yang indah sekali karena hutannya lebat, tanahnya luas, kalau di Jakarta sekarang ini mau bernafas dengan suasana hutan aja tidak ada," kata dia pada Selasa (27/8/2019).
Foto : tirto.id
Sumber : detikFinance, Bisnis.com, Liputan6.com, BPS
Editor : Ardea Ningtias Yuliawati
Tidak ada komentar:
Posting Komentar